Politik

Kaesang Disebut Incar Posisi Eksekutif Di Dalam Dunia Politik

Tudingan bahwa Presiden Joko Widodo membangun dinasti politik kembali mencuat setelah anak bungsunya, Kaesang Pangarep, mengungkapkan keinginan untuk terjun ke dunia politik. Pengamat politik mengatakan dinasti politik merupakan ”upaya mengamankan diri” setelah seorang petahana tidak menjabat lagi dan pada kondisi tertentu bisa menjadi ”contoh buruk”.

Gibran Rakabuming Raka, kakak kandung Kaesang, mengatakan adiknya mengincar jabatan ”eksekutif”. Hal itu dia ungkap setelah menghadiri sebuah acara groundbreaking di Solo. ”Mulai dari eksekutif level bawah, masa langsung presiden. DPRD enggak, tapi eksekutif,” kata Gibran, seperti dilaporkan wartawan Fajar Sodiq untuk BBC News Indonesia. Ketika ditanya apakah Kaesang akan maju sebagai wali kota Solo, Gibran meminta wartawan bertanya langsung kepada Kaesang.

Terkait munculnya tudingan bahwa Jokowi sedang membangun dinasti politik karena anak-anaknya kini mengikuti jejaknya, Gibran tidak ambil pusing karena hasilnya bisa menang atau kalah. “Kan nggak ada keharusan memilih Kaesang. Kaesang juga tidak ditunjuk. Tanya Kaesang saja,” ujarnya.

Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Mada Sukmajati, menilai dinasti politik adalah “fenomena biasa” dan belum tentu menjadi jaminan sukses bagi penerus dinasti tersebut. Di sisi lain, pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Aditya judi bola online Perdana membenarkan bahwa dinasti politik bisa menjadi “pembuka jalan” dan penerus dinasti akan mendapatkan ”privilese”.

Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mengatakan ”pada dasarnya semua orang berhak untuk terjun ke dunia politik”, tetapi pada kondisi tertentu dinasti politik akan ”menjadi contoh buruk bagi budaya dan ekosistem politik”.

Secara teoritis, kata pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Mada Sukmajati, dinasti politik digunakan sebagai strategi pertahanan setelah seorang petahana tidak menjabat lagi serta bisa menjadi strategi untuk memperluas dukungan politik.

“Ini bisa dalam konteks untuk mengamankan kerabatnya yang sedang menjadi petahana atau dalam konteks yang lebih jangka panjang, yang bersangkutan sendiri yang akan memperebutkan jabatan,” kata Mada kepada BBC News Indonesia, Rabu (25/01).

Dinasti politik juga bisa dijadikan strategi untuk mempertahankan identitas, kata Mada menambahkan. Biasanya, ini terjadi pada kelompok-kelompok “yang berbasis kepada agama, etnis, dan kedaerahan”. Di Indonesia, dinasti politik terjadi di level nasional sampai regional dan itu “bukan fenomena baru”. Di tataran nasional, Mada menyebutkan dinasti Soekarno, Soeharto, SBY. Sementara di regional ada di Banten, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, sampai ke Ambon dan Papua.

Meski demikian, dosen Ilmu Politik UGM itu mengatakan tidak lantas ada “model yang baku” yang bisa memastikan apakah dinasti politik bakal berdampak “bagus atau tidak terhadap kinerja pemerintahan” atau dalam skala luas terhadap “demokrasi”. Itu, lagi-lagi, tergantung si penerus dinasti.

“Belum tentu juga yang bersangkutan bisa menjadi pemimpin yang mumpuni karena ada banyak proses atau dinamika yang dialami. Kalau tidak memiliki leadership ya tidak akan bisa melalui fase-fase ujian atau tantangan,” ujar Mada yang menyebut dinamika politik di Indonesia sangat keras. Dia menambahkan, keberhasilan sebuah dinasti politik di Indonesia juga masih bergantung pada “kontrol dan persepsi publik” karena semakin lama “publik sudah semakin rasional”.

Dinasti Politik Seperti Jalan Tol

Setelah Kaesang Pangarep menyampaikan keinginannya terjun ke dunia politik, itu artinya dua dari tiga anak Jokowi telah mengikuti jejak ayahnya. Senada dengan Mada, Direktur Eksekutif Algoritma Research and Consulting, Aditya Perdana, juga mengatakan “masyarakat kita cerdas” sehingga tidak begitu saja langsung mendukung anak-anak yang mengikuti jejak ayahnya.

“Publik akan melihat juga kerjanya seperti apa, dekat atau tidak sama masyarakat, mau atau tidak mengayomi,” kata Aditya. Walaupun tidak dapat dimungkiri bahwa dinasti politik merupakan sebuah privilese yang dianggap sebagai “titik masuk” atau “pembuka jalan”. Dan sebagian besar politikus yang berasal dari dinasti, kata Aditya, memiliki perjalanan politik yang lebih mudah. Apalagi jika pada akhirnya mereka berada dalam partai yang sama.

”Menurut saya, jalannya benar-benar kayak jalan tol karena jejaring dari orang tuanya akan dimanfaatkan oleh orang tuanya sendiri, apalagi bapaknya sudah pensiun. Jadi jalur itu akan dibukakan, dioptimalkan, dan kemungkinannya berhasil,” ujar Aditya kepada BBC News Indonesia.

”Apakah kemudian dia akan sesukses bapaknya, nah itu yang nggak kita tahu,” tambanya. Di sisi lain, orang-orang yang biasa saja, tidak berangkat dari dinasti politik, jalannya ”tidak gampang dan berliku-liku” atau bahkan ”akan mentok”, menurut analisa Aditya.

Kepercayaan publik bisa turun

Meski Titi Anggraini mengatakan ”semua orang berhak untuk terjun ke dunia politik”, tetapi dinasti politik bisa mendatangkan masalah untuk partai dan untuk demokrasi itu sendiri. Sebab, politisi yang memiliki jaringan kekerabatan “sering mengabaikan” proses kaderisasi dan demokrasi di internal partai.

“Sehingga banyak keistimewaan berupa jalur cepat untuk menduduki posisi penting dan strategis dalam struktur partai yang mereka peroleh tanpa melalui proses kaderisasi ataupun rekrutmen politik demokratis yang bermakna,” kata Titi kepada BBC News Indonesia, Rabu (25/01). Dia menyebut hal itu sebagai salah satu “penyakit bawaan politisi dengan jejaring dinasti”.

Ketika itu dilakukan oleh ”figur yang menjadi sorotan publik”, hal itu akan memperkuat stigma terhadap partai yang tidak demokratis dan menurunkan kepercayaan publik terhadap partai sebagai institusi publik. ”Akibatnya juga bisa tereskalasi ke kualitas pejabat publik dari partai yang tidak kompeten dan jauh dari kualitas kepemimpinan yang berkualitas,” ujar Titi.

Dinasti Politik Dan Korupsi

Dinasti politik yang dibangun mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah menjadi salah satu dinasti yang melakukan korupsi. Prasangka buruk terhadap dinasti politik di Indonesia bukan tanpa alasan karena kebanyakan dinasti politik yang ada di Indonesia “memperluas praktik korupsi” dan tidak membuat “pelayanan publik menjadi lebih baik”, menurut Mada.

Bahkan dia menggolongkan dinasti politik Indonesia membawa hasil yang “jelek”, tidak seperti Singapura yang dinasti politiknya berhasil membawa pertumbuhan ekonomi untuk negara. Pada 2019 lalu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan mengatakan sejumlah perkara korupsi di KPK melibatkan klan-klan politik di daerah.

Oleh sebab itu, dinasti politik menjadi perhatian lembaganya. Salah satu yang terkenal adalah korupsi dinasti politik Ratu Atut Chosiyah di Banten. Selama menjabat sejak 2007 hingga 2017, Ratu Atut menempatkan kerabatnya di pemerintahan Banten—mulai dari wali kota Tangerang Selatan, wali kota Serang, wakil bupati Serang— hingga lembaga legislatif daerah.

Baca Juga : Beberapa Konflik Politik Terbesar yang Pernah Terjadi di Indonesia

Ratu Atut sendiri terjerat dua kasus korupsi yang membuatnya mendekam sekitar tujuh tahun di penjara. Pada September 2022 lalu, dia dinyatakan bebas bersyarat. Pada 2021, Bupati Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Dodi Reza Alex Noerdin tersandung kasus dugaan korupsi. Dia adalah anak mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin. Dodi divonis enam tahun penjara. Ayahnya, Alex Noerdin, pun tersandung dua kasus korupsi dan divonis 12 tahun penjara.

Selain dua kasus itu, ada juga kasus korupsi mantan Wali Kota Cimahi Atty Suharti dan suaminya; mantan Bupati Klaten Sri Hartini dan suaminya; mantan Bupati Kutai Kartanegara Syaukani Hasan Rais dan anaknya; dan beberapa kasus lainnya.

Mada menjelaskan ada beberapa faktor yang mempengaruhi tumbuhnya dinasti politik di sebuah negara. Mulai dari kegagalan partai politik secara kelembagaan sampai ke sistem pemilu dan sistem parlemen. Desentralisasi yang diterapkan setelah reformasi juga menjadi salah satu faktor yang memicu munculnya dinasti-dinasti politik. “Ada juga faktor histori, di mana dinasti itu memang sudah berkembang dan sudah dominan sangat lama di negara itu,” tutur Mada.

Bagaimana Jokowi Menanggapi Tudingan Soal Dinasti Politiknya?

Jokowi pernah mengaku bahwa dirinya tidak dilibatkan ketika anak-anaknya memutuskan terjun ke dunia politik. Dalam wawancara eksklusif dengan BBC pada 2020 lalu, Presiden Jokowi menepis tudingan bahwa dirinya membangun dinasti politik.

“Dinasti politik itu kalau kita menunjuk anggota keluarga kita untuk menjabat. Misalnya saya menunjuk anak saya jadi menteri. Tapi kalau seorang keluarga, anak, misalnya, mendaftarkan diri, berpartisipasi dalam pilkada, yang menentukan rakyat bukan Jokowi,” kata Jokowi. “Saya tidak akan kampanye untuk anak saya,” tegasnya.

Yang terbaru, terkait keinginan Kaesang berkecimpung di dunia politik, Gibran mengatakan ayahnya itu pun “kaget”. “Aku kaget dia secara terbuka menyampaikan ke saya bahwa dia ada ketertarikan di politik. Biasanya nggak pernah ngomong ke gitu,” ujar Gibran saat ditemui wartawan di Balai Kota Solo, Selasa (24/01). Kaesang sendiri sejauh ini belum mengungkapkan secara terbuka kepada publik keinginannya ini.

Meski demikian, pendapat berbeda dikemukan Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini. Titi menilai ketika anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan menantunya, Bobby Nasution mencalonkan diri sebagai kepala daerah pada 2019 lalu, fenomena ini sebagai awal kelahiran dinasti politik baru dari klan Jokowi. “Secara moral menjadi sesuatu yang disayangkan oleh banyak kelompok. Karena ternyata kekuasaan itu menggoda, dan godaan itu sulit ditepis oleh lingkungan di sekitar Jokowi,” kata Titi.

error: Content is protected !!